MENERIMA HADIAH DARI CALON KEPALA DAERAH

Standar

Konsultasi Agama ini diasuh Oleh : Ust. Nur Kholis Majid,  S.HI, M.HI. Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.  Kirimkan pertanyaan anda seputar masalah keagamaan ke redaksi melalui email redaksihikmah@gmail.com / SMS langsung ke pengasuh : HP.  081703382149/081333359934  ———————————

Konsultasi Agama ini diasuh Oleh :
Ust. Nur Kholis Majid, S.HI, M.HI. Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.
Kirimkan pertanyaan anda seputar masalah keagamaan ke redaksi melalui email redaksihikmah@gmail.com / SMS langsung ke pengasuh : HP. 081703382149/081333359934
———————————

Pertanyaan:

Assalamualaikum Wr.Wb. Ustadz, pasca runtuhnya orde baru di negeri ini, dan terbukanya pintu demokrasi yang menjungjung tinggi hak-hak individu masyarakat merupakan momentum yang bersejarah bagi masyarakat bangsa Indonesia karena dengan adanya system demokrasi tersebut, individu masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Disisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem demokrasi menuai kritik dari berbagai kalangan, khususnya saat momentum PILKADA (pemilihan kepala daerah) yang terkadang sarat dengan transaksional semisal pemberian hadiah berupa uang atau barang dari para calon dengan harapan semoga terpilih sebagai kepala daerah. Bagaimana hukumnya bagi masyarakat yang menerima hadiah (pemberian) dari para calon kepala daerah? Mohon jawaban dan tanggapannya. Terima kasih.

Arifin

Gunung Anyar – Surabaya

Jawaban:

Waalaikum Salam Wr.Wb. Mas Arifin yang terhormat, pemberian hadiah dari para calon kepala daerah kepada masyarakat (DAPIL) semakin gencar dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan pemilukada. Hal tersebut seolah-olah telah menjadi tradisi yang menyatu dan beranak-pinak dalam kehidupan masyarakat karena semakin akrabnya masyarakat dengan tradisi transaksional itu. Lebih dari itu, tradisi transaksional itu bukan hanya menyentuh level grassrood, melainkan sudah menyentuh segmen masyarakat menengah-keatas atau kalangan elit tertentu seperti public figure (Kiai, Guru, dan lainnya). Oleh karenanya, belakangan ini muncul wacana dan konsep baru yang sebenarnya sudah dilakukan di era orde lama dengan opsi pemilihan tidak langsung. Opsi pemilihan tidak langsung sengaja diwacanakan mengingat akan lebih menjamin kehidupan masyarakat yang terbebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan menghindari kemungkinan adanya aspek madarrah yang tak terbendung. Dengan menjadikan pemilukada dengan sistem tidak langsung, kemungkinan adanya transaksional tersebut mudah dilokalisir, meskipun dalam perjalanannya wacana pemilukada tidak langsung tersebut menuai kritik dan controversial dari kalngan masyarakat karena derasnya dukungan mereka terhadap demokratisasi.

Sehubungan dengan pertanyaan anda tentang hukum menerima hadiah dari para calon kepala daerah, perlu dilihat akad dan motif pemberiannya. Jika hadiah tersebut diberikan secara sukarela tanpa ada tekanan dan syarat-syarat tertentu semisal penyataan yang mengharusan untuk memilih calon kepala daerah yang memberinya hadiah, maka hadiah tersebut termasuk kategori sedekah yang halal diterima. Namun, jika pemberian hadiah tersebut bermotif transaksional dengan mensyaratkan adanya keharusan untuk memilih calon kepala daerah yang memberinya hadiah, padahal niat dan minat pihak penerima tidak berpihak kepada calon yang memberinya tersebut, tentu hal itu termasuk kategori risywah (sogok), dan haram diterima sebagaimana Hadis Nabi SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ    [1]

Artinya: “Dari Abdillah bin Amr, beliau berkata: “Rasul SAW melaknat orang melakukan suap dan yang menerima suap”.

Statemen Nabi SAW diatas secara tegas melarang adanya praktek suap, baik pihak yang menyuap ataupun pihak yang menerimanya. Hal ini dilarang karena praktek suap merupakan wabah atau penyakit yang menggerogoti norma-norma dan moralitas suatu masyarakat, dan menanamkan kebencian serta menghilangkan budaya taawun (saling menolong), dan etos kerja. Yang menjadi target utama adalah harta dan kekayaan dengan mengabaikan aspek kemanusiaannya. Selain itu, tatanan kehidupan masyarakat yang sudah maju dan mapan sekalipun akan runtuh dengan praktek suap. Jika masyarakat sudah kecanduan dengan tradisi transaksional, bagaimana mungkin akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Meskipun tidak mustahil, tetapi nampaknya sulit, mengingat alokasi dana yang diberikan kepada masyarakat bersumber dari uang negara pula. Atas dasar inilah, perlu adanya catatan dan perbaikan terhadap demokratisasi di Indonesia demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Sejauh pengamatan Penulis, realitasnya hampir tidak ada calon kepala daerah yang akan memberikan secara sukarela tanpa dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu. Meskipun tidak secara tersurat, pemberian tersebut secara tersirat nampaknya memang bertujuan demi kepentingan pribadinya agar bisa memenangkan pesta demokrasi yang diikutinya. Oleh karena itulah, walaupun menerima hadiah dari para calon yang ikut meramaikan bursa kandidat kepala daerah itu sah secara fikih jika tidak menegaskan motif transaksionalnya, namun paling tidak akan memberikan efek dan konsekuensi negatif bagi masyarakat sehingga sebaiknya dihindari.

Demikian jawaban Penulis, semoga bermanfaat, amin!

[1] Sunan Abi Dawud, Juz X, hal. 444. Hadis No. 3582

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s