Ingatkan Pemerintah Perhatikan Anak Yatim

Standar

Puluhan anak yatim dan pengurus panti asuhan yang tergabung dalam Badan Kerjasama Panti Asuhan Islam ( BKSPAIS ) menggelar aksi teatrikal memperingati Hari Anak Nasional di depan Gedung DPRD Surabaya, kemarin 23/7. (4 anak DARUL HIKMAH pun ikut berpartisipasi dlm acara tersebut)

SURABAYA– Forum Kerja Sama Panti Asuhan Islam (FKPAIS) kemarin mendatangi gedung DPRD Surabaya. Tujuan mereka mengingatkan pemerintah memerhatikan hakhak anak yatim yang selama ini terabaikan.

“Anak yatim piatu itu sama dengan warga miskin lainnya. Tapi, mengapa selama ini pemerintah terkesan mengabaikan,” keluh Abdul Kholid Hamid, Koordinator FKPAIS di sela aksi unjuk rasa. Menurut Abdul, mengacu pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya telah jelas disebutkan bahwa fakir miskin beserta anak terlantar menjadi tanggung jawab dari negara. Namun, implementasi salah satu pilar kebangsaan ini masih belum terlaksana dengan baik.

Buktinya, masih banyak anak yatim yang tinggal di panti asuhan. “Saya harap, definisi soal warga fakir miskin di breakdownlagi. Sebab selama ini definisinya masih bias,” pintanya. Selama ini, kata Abdul, warga panti asuhan kerap tidak merasakan hasil kebijakan yang diambil pemerintah.

Misalnya, jaminan kesehatan (Jamkesmas) maupun bantuan langsung sementara (BLSM) yang saat ini diberikan kepada warga miskin sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). “Yang kami butuhkan adalah perhatian dari pemerintah, karena kami sama-sama sebagai warga negara ini. Sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah, kami turut merasakan. Yang kemudian bisa kami manfaatkan untuk menggaji sekaligus memberikan tunjangan bagi pengasuh,” ujar Abdul.

Untuk bantuan lain seperti makanan, lanjutnya, pihaknya tidak pernah kekurangan lantaran banyak para dermawan yang menyumbang. “Selama ini pengasuh tidak mendapatkan apa-apa. Kami berharap ada peningkatan kesejahteraan yang dapat mereka peroleh,” tukasnya.

Menyikapi masalah tersebut, anggota DPRD Masduki Toha menilai jika panti asuhan memang terkesan terabaikan. Padahal, untuk lembaga lain seperti taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD), lansia, TPQ siswa kurang mampu juga mendapatkan batuan dari Pemkot Surabaya. “Saya menilai, masalah ini timbul karena dana yang dikucurkan oleh dinas sosial (dinsos) masih tentatif (tidak menentu),” ujar Masduki.

Politis PKB itu berjanji akan mengusulkan peraturan daerah (perda) khusus yang mengayomi panti asuhan. Dengan ha-rapan, beberapa panti asuhan di Surabaya yang jumlahnya mencapai 200 itu, juga mendapatkan alokasi anggaran secara langsung dari APBD Surabaya. “Insya Allah seusai Lebaran, kami akan membahas usulan perda ini,” katanya. ●soeprayitno

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/318657

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s